27Mei/15

“M. Natsir: Sang Ulama, Pemikir, dan Politisi”

MENYELAMI BIOGRAFI MUHAMMAD NATSIR

Oleh

Juliana (Kajian Strategis, Jama’ah Shalahuddin UGM 1436 H/2015 M)

Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Natsir?

Beliau adalah salah satu tokoh muslim yang pernah menjabat sebagai perdana menteri Indonesia yang telah menorehkan tinta emas dalam catatan sejarah bangsa. Namanya terkenal dan diakui baik di kancah nasional maupun internasional. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka. Di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim se-Dunia (World Muslim Congress) dan ketua Dewan Masjid se-Dunia. (Saiful Falah, Rindu Pendidikan dan Kepemimpinan M. Natsir, 2012, hal 46).

read more

21Apr/15

“Perda Miras Dalam Sorotan”

Perda Miras Dalam Sorotan

Rilis Kajian Strategis Jama’ah Shalahuddin UGM 1436 H/2015 M

Perda Miras bukanlah sebuah isu baru. Pada tahun 2012 lalu, Kemendagri, Gamawan Fauzi, berencana untuk membatalkan Perda Miras (tentang pengawasan dan pengendalian minuman berakohol) karena dianggap bersebarangan dengan Kepres nomor 3 tahun 1997 (nasional.kompas.com, 12/1/2012). Wacana tersebut secara langsung mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, seperti MUI Pusat dan Daerah, Ormas Islam bahkan masyarakat.

Dukungan kuat terhadap pengadaan regulasi bahkan pelarangan Perda Miras bukan tidak beralasan. Tingginya kasus kematian dan kriminalitas akibat miras sudah jamak diketahui. Gerakan Anti Minuman Keras (Genam) yang dikomandani Fahira Idris, melansir setidaknya 18.000 orang meninggal akibat miras (sp.beritasatu.com, 17/4). Sementara itu, WHO merilis 2,5 juta orang di dunia tewas disebakan oleh minuman beralcohol (National Council on Alcoholism and Drugs Dependence.Inc, https://ncadd.org, 17/4) .

Kemendag pada akhirnya menerbitkan (SK) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.6/M-DAG/PER/1/2015 pada Kamis (16/4) lalu, yang berisi larangan menjual minuman keras golongan A di minimarket seluruh Indonesia

21Apr/15

“Islam Memandang Pembangunan Kota”

“Islam Memandang Pembangunan Kota”
Kajian Strategis Jama’ah Shalahuddin UGM 1436 H/2015 M

         Yogyakarta adalah kota istimewa. Dan merupakan kota yang masih mempertahankan sistem kerajaan di Indonesia. Di setiap zamannya Yogyakarta telah mengalami perubahan yang sangat banyak, baik itu yang disukai maupun tidak disukai. Di mulai dari Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pada abad 21 ini pun mengalami banyak perubahan.

Melihat pada tahun 2014 ini, banyak perubahan suasana di Yogyakarta itu sendiri, seperti munculnya gedung – gedung hotel, gedung – gedung apartemen, mall – mall, dan lain – lain. Di kemunculan itu menuai banyak tanggapan dari masyarakat, baik yang menerima maupun yang menolak. Adapun mereka yang menerima menyambut baik dengan adanya hal tersebut. Karena mereka menganggap akan bermanfaat bagi mereka yang menerima saja. Sedangkan yang menolak mereka beranggapan bahwa akan mengganggu lingkungan mereka di karenakan banyak hal yang akan hilang dari mereka, salah satunya yakni akan berkurasnya kapasitas air.

19Jan/12

Still Thinking Conventional?

ekonomi syariah

The gap between the welfare level of rural communities and the city became a vital issue to be discussed at this time. Media Indonesia said Indonesia’s economic growth is considered not yet inclusive and is unable to answer the problem of income inequality. Economic gaps still occur because the government has not seriously considered oriented towards the creation of a equitable economy. From BPS data 2010, Indonesia Gini Coeffecient edged down just 0.12 over the last five years. Gini Coeffecient of 0.331 recorded in 2010, while in 2005 at the 0.343 level. However, it also revealed that income improvements occurred only in urban, from 0.362 in 2009 to 0.352 in 2010. In contrast, income inequality in rural communities to widen even more Gini Coeffecient rose from 0.288 to 0.297.

As a result of this prosperity gap levels arise various problems that we can not take lightly. Issues such as the disintegration of the nation, distrust to government, destruction of infrastructure and other so often occurs in response to the injustice felt by the community.

22Jul/10

Pandangan Islam Terkait Kelistrikan

listrik

(Tanggapan terhadap kenaikan TDL)

1 Juli 2010 yang lalu, secara resmi, akhirnya, pemerintah, dengan disetujui oleh DPR, menaikan Tarif Dasar Listrik(TDL) dengan kisaran antara 10-18%. Dua kelompok pelanggan yang tidak mengalami kenaikan adalah pelanggan rumah tangga kecil dengan daya 450-900 VA karena dianggap tidak mampu serta pelanggan dengan daya di atas 6.600 VA karena sudah membayar TDL sesuai harga pasar.

Jika melihat latar belakang mengapa kebijakan ini dikeluarkan, sungguh rasanya kurang berpihak pada rakyat, menaikan TDL dilakukan agar APBN-P 2010 tidak jebol atau mengalami defisit yang lebih besar. Seperti diketahui, dalam APBN-P 2010 yang diputuskan pada awal Mei lalu, subsidi listrik yang dianggarkan mencapai Rp 54 triliun. Untuk itu, diperlukan kenaikan TDL sebesar 10% agar dapat menutupi kebutuhan PLN akibat pengurangan subsidi sekitar Rp 10 triliun dari APBN 2009 sebesar Rp 64,46 triliun. Kebutuhan PLN harus disubsidi karena saat ini biaya yang dikeluarkan PLN untuk memproduksi listrik sekitar Rp 1.200 per kilowatt hour (KWh), sementara harga jual listrik BUMN listrik itu ke para pelanggannya hanya sekitar Rp 630 per Kwh.

28Jan/10

Letupan Wirausaha Tanpa Batas

kerjasama

Kabar gembira bagi para mahasiswa yang mempedulikan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah akhirnya mencanangkan program kredit usaha untuk para sarjana. Para mahasiswa yang baru saja lulus, dapat meperoleh modal usaha dengan syarat ijazah kelulusan sebagai jaminannya. Ini merupakan suatu langkah positif pemerintah yang perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti oleh para mahasiswa. Karena, masalah kemiskinan tidak akan terselesaikan tanpa diimbangi dengan bertambahnya jumlah pengusaha baru. Para mahasiswa yang terkenal dengan letupan-letupan idealismenya perlu menyikapi masalah kemiskinan ini dengan menjadi pengusaha sebagai alternatif solusi pewujudan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Ada beberapa potensi manfaat yang dapat dihasilkan ketika program ini dapat berjalan dengan baik.