Oleh: Yusuf Dwi Eko Syah Putro

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang

Baitul Mal Wat Tamwil termasuk lembaga keuangan mikro yang didirikan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

BMT menjalankan usahanya dengan prinsip syariah sehingga disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Selain itu, BMT memiliki ciri khusus karena menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial dengan nama Baitul Mal dan lembaga yang bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi, dengan nama Baitul tamwil. Di satu sisi BMT sebagai Lembaga sosial memiliki kesamaan Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakal Nasional yang khusus di bidang sosial. Di sisi lain, BMT sebagai lembaga bisnis untuk menjalankan fungsinya sebagai LKMS untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat dapat berbadan hukum sebagai koperasi atau Perseroan Terbatas. read more

MENYELAMI BIOGRAFI MUHAMMAD NATSIR

Oleh

Juliana (Kajian Strategis, Jama’ah Shalahuddin UGM 1436 H/2015 M)

Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Natsir?

Beliau adalah salah satu tokoh muslim yang pernah menjabat sebagai perdana menteri Indonesia yang telah menorehkan tinta emas dalam catatan sejarah bangsa. Namanya terkenal dan diakui baik di kancah nasional maupun internasional. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka. Di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim se-Dunia (World Muslim Congress) dan ketua Dewan Masjid se-Dunia. (Saiful Falah, Rindu Pendidikan dan Kepemimpinan M. Natsir, 2012, hal 46). read more

Perda Miras Dalam Sorotan

Rilis Kajian Strategis Jama’ah Shalahuddin UGM 1436 H/2015 M

Perda Miras bukanlah sebuah isu baru. Pada tahun 2012 lalu, Kemendagri, Gamawan Fauzi, berencana untuk membatalkan Perda Miras (tentang pengawasan dan pengendalian minuman berakohol) karena dianggap bersebarangan dengan Kepres nomor 3 tahun 1997 (nasional.kompas.com, 12/1/2012). Wacana tersebut secara langsung mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, seperti MUI Pusat dan Daerah, Ormas Islam bahkan masyarakat. read more

“Islam Memandang Pembangunan Kota”
Kajian Strategis Jama’ah Shalahuddin UGM 1436 H/2015 M

         Yogyakarta adalah kota istimewa. Dan merupakan kota yang masih mempertahankan sistem kerajaan di Indonesia. Di setiap zamannya Yogyakarta telah mengalami perubahan yang sangat banyak, baik itu yang disukai maupun tidak disukai. Di mulai dari Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pada abad 21 ini pun mengalami banyak perubahan.

Melihat pada tahun 2014 ini, banyak perubahan suasana di Yogyakarta itu sendiri, seperti munculnya gedung – gedung hotel, gedung – gedung apartemen, mall – mall, dan lain – lain. Di kemunculan itu menuai banyak tanggapan dari masyarakat, baik yang menerima maupun yang menolak. Adapun mereka yang menerima menyambut baik dengan adanya hal tersebut. Karena mereka menganggap akan bermanfaat bagi mereka yang menerima saja. Sedangkan yang menolak mereka beranggapan bahwa akan mengganggu lingkungan mereka di karenakan banyak hal yang akan hilang dari mereka, salah satunya yakni akan berkurasnya kapasitas air. read more

The gap between the welfare level of rural communities and the city became a vital issue to be discussed at this time. Media Indonesia said Indonesia’s economic growth is considered not yet inclusive and is unable to answer the problem of income inequality. Economic gaps still occur because the government has not seriously considered oriented towards the creation of a equitable economy. From BPS data 2010, Indonesia Gini Coeffecient edged down just 0.12 over the last five years. Gini Coeffecient of 0.331 recorded in 2010, while in 2005 at the 0.343 level. However, it also revealed that income improvements occurred only in urban, from 0.362 in 2009 to 0.352 in 2010. In contrast, income inequality in rural communities to widen even more Gini Coeffecient rose from 0.288 to 0.297. read more

(Tanggapan terhadap kenaikan TDL)

1 Juli 2010 yang lalu, secara resmi, akhirnya, pemerintah, dengan disetujui oleh DPR, menaikan Tarif Dasar Listrik(TDL) dengan kisaran antara 10-18%. Dua kelompok pelanggan yang tidak mengalami kenaikan adalah pelanggan rumah tangga kecil dengan daya 450-900 VA karena dianggap tidak mampu serta pelanggan dengan daya di atas 6.600 VA karena sudah membayar TDL sesuai harga pasar.

Jika melihat latar belakang mengapa kebijakan ini dikeluarkan, sungguh rasanya kurang berpihak pada rakyat, menaikan TDL dilakukan agar APBN-P 2010 tidak jebol atau mengalami defisit yang lebih besar. Seperti diketahui, dalam APBN-P 2010 yang diputuskan pada awal Mei lalu, subsidi listrik yang dianggarkan mencapai Rp 54 triliun. Untuk itu, diperlukan kenaikan TDL sebesar 10% agar dapat menutupi kebutuhan PLN akibat pengurangan subsidi sekitar Rp 10 triliun dari APBN 2009 sebesar Rp 64,46 triliun. Kebutuhan PLN harus disubsidi karena saat ini biaya yang dikeluarkan PLN untuk memproduksi listrik sekitar Rp 1.200 per kilowatt hour (KWh), sementara harga jual listrik BUMN listrik itu ke para pelanggannya hanya sekitar Rp 630 per Kwh. read more

Kabar gembira bagi para mahasiswa yang mempedulikan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah akhirnya mencanangkan program kredit usaha untuk para sarjana. Para mahasiswa yang baru saja lulus, dapat meperoleh modal usaha dengan syarat ijazah kelulusan sebagai jaminannya. Ini merupakan suatu langkah positif pemerintah yang perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti oleh para mahasiswa. Karena, masalah kemiskinan tidak akan terselesaikan tanpa diimbangi dengan bertambahnya jumlah pengusaha baru. Para mahasiswa yang terkenal dengan letupan-letupan idealismenya perlu menyikapi masalah kemiskinan ini dengan menjadi pengusaha sebagai alternatif solusi pewujudan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Ada beberapa potensi manfaat yang dapat dihasilkan ketika program ini dapat berjalan dengan baik. read more