Kontradiksi Respon Negara-Negara Arab terhadap Kesepakatan UEA-Israel

Kontradiksi Respon Negara-Negara Arab terhadap Kesepakatan UEA-Israel

Oleh:

  • Muhammad Nur Fahmi
  • Julio Alifiansyah

Keputusan Normalisasi UEA dan Israel

“Selama pembicaraan (via telepon) dengan Presiden (AS Donald) Trump dan Perdana Menteri (Israel) Netanyahu, kesepakatan dicapai untuk menghentikan aneksasi Israel lebih lanjut atas wilayah Palestina”, ungkap Sheikh Mohammed Bin Zayed, penguasa de facto UEA (Uni Emirat Arab). UEA dan Israel, lanjutnya, juga setuju untuk bekerja sama dan menetapkan roadmap menuju pembentukan hubungan bilateral.

Seperti yang telah dikabarkan pada Kamis (13/08) silam, UEA dan Israel telah menyepakati normalisasi hubungan bilateral dengan ditengahi oleh Amerika Serikat. Israel akan menunda “pencaplokan” atau aneksasi wilayah Palestina dan memberlakukan kerja sama. Pernyataan bersama ketiga negara tersebut kerap menuai pujian sebagai “terobosan diplomatik bersejarah” yang memungkinkan tercapainya perdamaian di Timur Tengah.

Namun, bagaimanakah respon negara-negara Islam terhadap rencana kesepakatan tersebut? Apakah selaras atau justru mengecam keras akan normalisasi hubungan bilateral kedua negara itu?

Dukungan Mesir, Yordania, juga Bahrain

Jika kesepakatan ditandatangani, UEA secara penuh akan menjadi negara Arab ketiga yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelumnya dua negara Islam sudah berdiplomatik dengan Israel, di antaranya Mesir dan diikuti Yordania, masing-masing pada tahun 1979 dan 1994. Secara otomatis, mereka pun pasti menyatakan dukungannya terhadap keputusan UEA-Israel.

Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi menyatakan bentuk penghargaannya atas upaya UEA dan Israel sehingga memungkinkan untuk mencapai stabilitas wilayah dan kemakmuran di Timur Tengah. “Saya membaca dengan penuh minat dan penghargaan yang besar atas pernyataan bersama antara Amerika Serikat, persaudaraan Uni Emirat Arab dan Israel mengenai penghentian pencaplokan oleh Israel atas tanah Palestina”, ungkapnya. Beliau juga mengucapkan selamat kepada Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, atas kesepakatan normalisasi yang telah dicapai.

Terlepas dari hal itu, ia tetap berpihak pada keinginan Palestina, yaitu menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depannya. Negara itu berulang kali menolak tegas rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat Timur Tengah.

Kemudian,Yordania menyatakan jika kesepakatan yang telah dikemukakan tersebut berhasil mendorong Israel untuk menerima negara Palestina di tanah yang telah diduduki Israel sejak 1967, kesepakatan itu dapat mendorong negosiasi perdamaian yang terhenti. “Jika Israel memperlakukannya sebagai imbalan untuk mengakhiri pendudukan, itu akan menggerakkan kawasan itu menuju perdamaian yang adil,” ucap Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi yang dilansir di media pemerintah. Ia menambahkan bahwa kesepakatan UEA-Israel harus disertai dengan keputusan mengakhiri langkah secara sepihak dalam menganeksasi Tepi Barat.

Selanjutnya, Bahrain juga menyambut baik dengan beralasan perjanjian itu dapat meningkatkan peluang perdamaian dan menghentikan rencana aneksasi Israel, seperti yang diungkap oleh Bahrain News Agency. Negara ini juga memuji peran AS yang menjadi perantara.

Iran dan Turki Menentang Keras

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian mengecam tegas kesepakatan tersebut bahwa hal itu tidak menjaga keamanan dan perdamaian. “Pendekatan baru UEA untuk menormalisasi hubungan dengan ‘si palsu dan kriminal Israel’ tidak akan menjaga perdamaian dan keamanan namun menyokong pada kejahatan Zionis yang tengah berlangsung,” tegas Amir Abdollahian melalui Twitter. Iran menyebut keputusan diplomatik UEA-Israel sebagai tusukan dari belakang untuk semua Muslim, negara ini mengutuk keputusan tersebut.

Begitu juga dengan Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki mengancam akan menarik duta besar negaranya dari UEA. Sama halnya dengan Menteri Luar Negeri Turki yang mengatakan keputusan UEA tidak bisa dimaafkan. Menurut Ankara, tidak ada kepercayaan pada penyajian deklarasi trilateral untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Kemudian jika berkaca pada rencana perdamaian Arab di Liga Arab tahun 2002, Turki menilai UEA telah menghapus rencana tersebut dan dinilai mengkhianati rakyat Palestina beserta perjuangannya.

Arab Saudi Memilih Bergeming

Pemerintah Arab Saudi memilih untuk bungkam meski sebelumnya dikenal memiliki hubungan diplomatik dengan Israel secara nonformal selama bertahun-tahun. Namun yang jelas, Pangeran Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum Palestina menjadi negara yang benar-benar berdaulat dengan Yerusalem berdiri sebagai ibu kotanya. Pangeran Saudi hanya “sekadar” memuji keputusan yang diambil UEA. Tidak ada keterangan secara gamblang yang menyatakan Arab Saudi mendukung penuh keputusan tersebut. Menurutnya, hubungan Israel-UEA adalah hak mereka. Kerajaan Saudi berpesan kepada negara-negara Arab untuk meletakkan “harga tinggi” dalam normalisasi hubungan dengan Israel.

Setelah beberapa hari bungkam dan berada di bawah tekanan AS yang memaksa untuk mengumumkan keputusannya pada normalisasi UEA-Israel, akhirnya Arab Saudi angkat suara. “Perdamaian harus dicapai dengan Palestina. Setelah itu tercapai, semuanya menjadi mungkin”, ucap Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada Rabu (19/08/2020). Ia memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu sebelum persoalan Palestina terselesaikan.

Tanggapan Palestina

Bagaimana dengan Palestina sendiri? Negara yang kerap menjadi salah satu alasan UEA bertaruh dengan mengambil keputusan untuk menjalin hubungan dengan Israel juga memberikan respon negatif. Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui juru bicaranya menyampaikan kecaman atas pakta Israel-UEA. Penasihat senior presiden Palestina menyampaikan bahwa “Palestina menolak dan mengecam hubungan trilateral UEA, Israel, dan AS”.

Otoritas Palestina mengumumkan bentuk protesnya dengan menarik duta besarnya dari UEA. Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki pun memutuskan untuk segera menarik kembali duta besarnya dari UEA atas permintaan Presiden. Palestina menganggap kesepakatan itu sebagai tindakan tercela, kemudian menuntut UEA untuk segera membatalkan kesepakatan.

Pimpinan Palestina mengatakan bahwa kesepakatan itu merupakan bentuk pengkhianatan atas Al-Aqsa, Yerusalem, dan perjuangan masyarakat Palestina. Lebih lanjut, beliau menganggap bahwa UEA secara tidak langsung mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selain itu, menghentikan aneksasi Tepi Barat melalui normalisasi hubungan juga dinilai hanya berupa argumen berkedok.

Kesimpulan

Latar belakang dari keputusan normalisasi yang dilakukan Uni Emirat Arab dengan Israel yang ditengahi oleh AS adalah untuk meredakan ketegangan Timur Tengah, menghentikan aneksasi wilayah Palestina oleh Israel, dan bekerja sama dalam berbagai sektor. Sektor yang dimaksud melingkupi bidang investasi, turisme, penerangan langsung, keamanan, telekomunikasi, teknologi, energi, pelayanan kesehatan, budaya, lingkungan, serta pendirian kedutaan besar. Mengingat bahwa sejauh ini negara paling maju dalam bidang teknologi yang mutakhir di Timur Tengah adalah Israel. Jelas, jika pendekatan ini mencapai hasil yang diharapkan, maka akan mendorong kemakmuran UEA.

Namun, itu menuai perbedaan respon di antara Negara-negara Arab itu sendiri. Negara seperti Mesir, Yordania, dan juga Bahrain mendukung secara penuh kesepakatan diplomatik UEA-Israel. Harapan untuk mencapai stabilitas wilayah, menghentikan rencana aneksasi, dan meningkatkan kemakmuran di kawasan Timur Tengah menjadi alasan respon positif dari ketiga negara itu.

Akan tetapi, dibalik semua itu, terdapat anggapan-anggapan yang menyebabkan Iran dan Turki, bahkan Palestina sendiri menentang dengan tegas keputusan tersebut. Di antaranya karena tidak adanya kredibilitas pada deklarasi diplomatik sehingga berpotensi tidak akan menjaga keamanan dan perdamaian.

Sementara itu, Arab Saudi memilih diam terhadap persoalan normalisasi UEA dan Israel itu. Menteri Luar Negeri Arab Saudi pun mengesampingkan hal itu sampai perdamaian Israel dengan Palestina tercapai, dan juga Palestina menjadi negara yang benar-benar berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Referensi